Diskusi Pembentukan RUU Hubungan MPR, DPR dan DPD.

Pimpinan Fakultas Hukum UMI bersama Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian DPR-RI pada Selasa 19 Maret 2019 (19/03/2019) duduk bersama melakukan diskusi terkait pembentukan RUU Hubungan MPR, DPR dan DPD. Badan keahlian DPR-RI ditugaskan untuk menjaring masukan dari berbagai Perguruan Tinggi salah satunya Fakultas Hukum UMI untuk menerima masukan terkait RUU tersebut.

Awal rencana RUU Pembentukan Hubungan MPR, DPR dan DPD karena UU MD3 yang sudah disahkan belum mampu mengakomodir kepentingan antar Lembaga Negara, khususnya dalam hal aturan mengenai wewenang, tugas dan keanggotaan.

Dalam diskusi tersebut, Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian DPR-RI mengatakan bahwa, sebenarnya ada 5 RUU yang akan dibahas untuk menggantikan posisi dari UU MD3, antara lain: RUU tentang MPR, RUU tentang DPR, RUU tentang DPD, RUU Etika Lembaga Perwakilan dan RUU Hubungan MPR, DPR dan DPD.

Pada kesempatan tersebut, 2 Guru Besar pakar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum UMI, yakni Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH.,MH dan Prof. Dr. H. Abdul Rahman, SH.,MH memberikan masukan dalam rencana pembentukan RUU Hubungan MPR, DPR dan DPD, antara lain: Title harus menggambarkan secara komperhensif serta mempunyai predikat yang jelas, hubungan kekuasaan MPR, DPR dan DPD harus memperkuat pertimbangan kewenangan, ruang lingkup UU MD3 masih sangat terbatas khususnya dalam hal hubungan DPD untuk mewakili kepentingan daerah di pusat, ada nya fungsi hak kontrol terhadap kinerja dan perilaku anggota DPD, memungkinkan daerah untuk dapat melakukan pemberhentian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPD yg berkinerja dan berperilaku buruk, dan yang lainnya.

Hasil diskusi tersebut diharapkan mampu memberikan masukan yang baik terhadap pembentukan RUU Hubungan MPR, DPR dan DPD sehingga RUU yang disahkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan antara Lemabaga Negara yang output nya berimplikasi positif terhadap masyarakat.

Previous FORUM DISCUSSION UU ITE: Melindungi atau Membatasi Kebebasan Berpendapat di Ruang Publik ?
Next DIALOG AKADEMIK DOSEN: Strategi Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dosen

About author

You might also like

Berita Fakultas 0 Comments

Mahasiswa Baru Fakultas Hukum UMI Ikuti Pesantren Kilat

Pesantren kilat Gelombang III diikuti oleh Mahasiswa Baru Fakultas Hukum UMI sebanyak 736 Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2019/2020. Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata UMI dalam upaya menopang karakter peserta didik

Berita Fakultas 0 Comments

FH UMI Seminar Nasional, Presidential Threshold, Demokrasi di Simpang Jalan

MAKASSAR,UPEKS.co.id—Berobsesi mengembangkan wawasan hukum jajaran dosen terutama paramahasiswa baru (maba), jajaran Fakultas Hukum (FH) UMI gelar seminar nasional bertajuk, Presidential  Threshold, Demokrasi di Simpang Jalan”, Selasa (2/10) di Auditorium Al-Jibra,

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply