FH UMI Seminar Nasional, Presidential Threshold, Demokrasi di Simpang Jalan

MAKASSAR,UPEKS.co.id—Berobsesi mengembangkan wawasan hukum jajaran dosen terutama para
mahasiswa baru (maba), jajaran Fakultas Hukum (FH) UMI gelar seminar nasional bertajuk, Presidential  Threshold, Demokrasi di Simpang Jalan”, Selasa (2/10) di Auditorium Al-Jibra, kampus II UMI.

Seminar yang dipandu Dekan FH-UMI, Dr H Muhammad Syarif Nuh,SH,MH itu menghadirkan narasumber, Titi  Anggraini,SH,MH, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Prof Dr Faisal  Santiago,SH,MH, akademisi Hukum Universitas Borobudur, Prof Dr HA Muin Fahmal,SH,MH, Guru Besar FH UMI.

Topik Presidential Threshold, Demokrasi di Persimpangan Jalan, merupakan ambang batas pencapresan dalam kancah politik Indonesia. Mekanisme itu menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.

Bagi Titi Anggraini,dia menilai pembatasn calon presiden, secara tidak langsung akan menurunkan tingkat  partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu di negeri ini.

”Pihak yang dapat mengembalikan para elite politik ke jalan yang benar adalah kita-kita para wajib pilih,” tegas Titi  Anggraini.

Menanggapi topik pembahasan, Guru Besar Hukum Tata Negara UMI yang juga mantan rektor Universitas Andi  Jemma (Unanda), Prof DR Lauddin Marsuni,SH,MH mempertanyakan. ”Siapa di simpangan jalan, demokrasikah, atau cara  berfikir kita termasuk para elite politik atau rakyatkah yang di simpang jalan??.

Terus terang, ungkap Lauddin Marsuni, bukanlah demokrasi di simpang jalan, tapi perilaku politisi yang benar-  benar di simpang jalan.

Sementara itu, Prof Dr Faisal Santiago menandaskan, saat ini demokrasi kita masuk ranah kartel. Saat kita bicara  demokrasi, selalu terkait demokrasi Pancasila, namun faktanya yang dibahas adalah kepentingan politik. Kita ingin  Indonesia lebih baik, hanya caranya yang tepat belum ditemukan.

Senada dengan itu, dosen Fakultas Hukum UMI, Dr HM Kamal Hidjaz,SH,MH menegaskan, negara kita dikenal  sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

”Idealnya praktik demokrasi itu untuk kesejahteraan rakyat. Namun faktanya, di balik keputusan-keputusan politik
itu selalu membonceng berbagai kepentingan politik. Termasuk Presidential Threshold yang membatasi hak rakyat  melalui parpol terkait pencapresan,” tegas Kamal Hidjaz.

Menjawab pertanyaan, ”Siapa sebenarnya di simpang jalan, demokrasi atau perilaku elite politik dan rakyat”, Prof  Dr Muin Fahmal menegaskan, kedua-duanya di simpangjalan. Dalam hal ini, penyelenggara negara dan rakyat di  simpang jalan.

”Demokrasi yang kita ingin bangun, adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Jangan kebiri hak rakyat untuk  memilih. Jadi, tolong Presidential Threshold ditinjau kembali. Harus dipahami, sangat berbahaya bagi  kelangsungan hidup sebuah bangsa, jika masyarakatnya masa bodoh (apatis) menghadapi pemilu,” tandas Muin  Fahmal.

Pandangan tersebut diperkuat Titi Anggraini. Menurutnya, pembatasan calon presiden secara tidak langsung  menurunkan minat dan tingkat partisipasi publik dalam menyalurkan hak pilihnya pada pemilu.

Titi menegaskan, pihak yang mampu mengembalikan perilaku elite ke jalan yang benar, adalah kita-kita ini para  wajib pilih.

Sementara itu Ketua Panitia Seminar Nasional FH-UMI, Nurfadillah Mappaselleng,SH,MH, Ph.D menjelaskan,  temu ilmiah menghadirkan pemateri yang memiliki kompetensi ilmu dalam bidangnya. Itulah sebabnya, sejumlah  mahasiswa baru (maba) diberi kesempatan seluas-luasnya berargumen dengan mengajukan berbagai tanggapan  pemikiran ilmiah. (arf).

Blog Attachment

Leave us a Comment